Obrolan.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar pertemuan tertutup di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Kamis malam, 24 Juli 2025, untuk menanggapi keresahan publik terkait fenomena sound horeg yang semakin marak dan menimbulkan polemik.
Rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
Turut serta dalam pertemuan itu perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Badan Kesbangpol, Polda Jatim, RSU Dr. Soetomo, serta sejumlah instansi lainnya yang memiliki kewenangan dalam urusan kesehatan, keamanan, hingga lingkungan.
Menurut Emil Dardak, pembahasan utama difokuskan pada dampak penggunaan sound horeg di tengah masyarakat, baik dari segi kesehatan pendengaran maupun ketertiban umum.
“Kami melibatkan berbagai pihak, termasuk dokter spesialis THT dan aparat keamanan, agar pendekatan yang diambil lebih komprehensif,” jelas Emil.
Ia menambahkan bahwa fenomena sound horeg saat ini sudah berkembang luas, tidak hanya di acara-acara hajatan, tetapi juga di berbagai kegiatan masyarakat, sehingga perlu ada aturan yang mengatur penggunaannya.
“Belum bisa kami katakan ini sebagai situasi darurat, tetapi harus segera ditangani agar tidak semakin meresahkan,” ujarnya.
Emil juga menegaskan bahwa Pemprov Jatim tengah menyiapkan regulasi yang akan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat.
Bentuknya bisa berupa maklumat, surat edaran, atau kebijakan teknis lainnya yang secara rinci mengatur penggunaan sound horeg, termasuk batas kebisingan dan jam operasional.
“Kami akan menyerap masukan dari berbagai pihak, agar regulasi ini adil dan tidak merugikan siapapun, baik pemilik perangkat maupun masyarakat sekitar,” tutupnya.
