Obrolan.ID – Nama Bimo Wijayanto mencuat ke publik setelah dipanggil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara.
Sosok ini santer disebut sebagai calon kuat untuk menduduki posisi strategis sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pada Selasa, 20 Mei 2025, pria berkemeja batik krem itu tampak hadir di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 12.32 WIB, menandai munculnya spekulasi luas di kalangan pemerintahan dan media.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Bimo Wijayanto berpeluang besar menggantikan Suryo Utomo, pejabat sebelumnya di posisi Dirjen Pajak.
Namun, ketika dikonfirmasi wartawan soal tujuan pemanggilan tersebut, Bimo hanya memberikan jawaban singkat bahwa dirinya diminta hadir dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden.
“Ya, ini dipanggil Presiden. Tunggu saja,” katanya kepada awak media.
Saat kembali ditanya tentang kemungkinan dirinya menempati kursi Dirjen Pajak, Bimo memilih tetap irit bicara dan menyatakan, “Tunggu saja.”
Sebelum namanya menjadi perhatian publik, Bimo Wijayanto telah mengemban sejumlah jabatan strategis di berbagai instansi pemerintahan.
Terakhir, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di bawah Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Jabatan tersebut menjadikan Bimo sebagai salah satu figur penting dalam pengelolaan investasi nasional.
Dikutip dari Laporan Tahunan 2023 PT Phapros Tbk, Bimo diketahui lahir di Ngada, Nusa Tenggara Timur, pada 5 Juli 1977.
Ia menjabat sebagai Komisaris Independen di Phapros—anak usaha PT Kimia Farma Tbk—sejak 25 Mei 2022.
Karier pendidikannya dimulai dari SMA Taruna Nusantara tahun 1995, dilanjutkan dengan studi Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat ia menyelesaikan gelar sarjana pada tahun 2000.
Ia kemudian melanjutkan studi Master of Business Administration (MBA) di University of Queensland, Australia, dan lulus pada 2005.
Pendidikan tingkat lanjut Bimo juga tidak main-main. Ia memperoleh fellowship Postdoctoral dalam program Hadi Soesastro Prize-Australia Awards di dua institusi ternama: National Center for Social and Economic Modeling (NATSEM) dan Duke Center for International Development (DCID), Amerika Serikat.
Ia pun berhasil meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) bidang ekonomi dari University of Canberra, Australia.
Jejak kariernya pun tergolong beragam. Sebelum aktif di pemerintahan, Bimo pernah menjadi dosen paruh waktu di Program Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dari 2007 hingga 2009.
Ia juga pernah bertugas sebagai staf di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama periode 2003 hingga 2010.
Selain itu, Bimo juga tercatat pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) pada periode 2015–2016.
Mengenai kepatuhan pelaporan kekayaan, Bimo Wijayanto juga termasuk pejabat yang rutin menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada tahun 2019, saat menjadi Tenaga Ahli KSP, ia melaporkan harta sebesar Rp5,97 miliar.
Kemudian, ketika menjabat di Kemenko Marves pada 2020, nilainya meningkat menjadi Rp6,17 miliar, dan terakhir pada 15 Maret 2022 tercatat sebesar Rp6,67 miliar.
Dalam laporannya, ia mengungkapkan kepemilikan lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul, dengan luas berkisar antara 92 hingga 1.827 meter persegi.
Ia juga hanya memiliki satu kendaraan roda empat, yakni Toyota Fortuner TRD keluaran 2017 senilai Rp370 juta.
Selain itu, aset-aset lain yang dimilikinya terdiri dari kas sebesar Rp300 juta dan harta bergerak senilai Rp200 juta.
Meski belum ada kepastian resmi soal posisinya di Direktorat Jenderal Pajak, kehadiran Bimo Wijayanto di lingkaran Istana telah menimbulkan banyak spekulasi.
Publik kini menanti apakah figur dengan rekam jejak akademik dan birokrasi mumpuni ini benar-benar akan didapuk memimpin salah satu institusi paling strategis dalam pengelolaan penerimaan negara.
