Obrolan.id – Ketua DPP PDIP Said Abdullah memberikan reaksi tegas terkait dengan kritikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang para kepala daerah yang diusung oleh PDIP untuk mengikuti kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah.
Said Abdullah menyatakan bahwa urusan tersebut adalah masalah internal partai dan tidak perlu dicampuri oleh pihak luar, termasuk Presiden Jokowi.
Said Abdullah Tegaskan Ini Urusan Internal PDIP
Said Abdullah, dalam pernyataannya kepada wartawan di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2/2025), mengungkapkan bahwa tindakan dan keputusan terkait dengan boikot retret ini adalah urusan PDIP sebagai partai politik.
Menurut Said Abdullah, PDIP memiliki hak penuh untuk mengatur kebijakan internal tanpa intervensi dari luar. “Ya ini urusan partai lah ya,” ujar Said Abdullah, dikutip dari inilah.
Said Abdullah menambahkan bahwa partai telah memutuskan langkah ini demi kepentingan organisasi dan tidak ada kaitannya dengan pihak luar, termasuk Presiden Jokowi.
Kritik Jokowi terhadap Larangan Megawati
Kritikan Jokowi terhadap keputusan Megawati datang setelah beliau merasa bahwa para kepala daerah yang diusung PDIP seharusnya hadir dalam retret yang digelar di Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap instruksi Megawati yang melarang para kepala daerah tersebut hadir.
Presiden ke-7 RI ini menekankan bahwa para kepala daerah merupakan hasil pilihan rakyat melalui pilkada, sehingga mereka seharusnya dapat melaksanakan tugas mereka demi kepentingan masyarakat dan negara, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.
“Saya sangat menyayangkan sikap ini karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan kelompok lain,” ujar Jokowi.
Hal ini menggambarkan ketegasan Presiden dalam mengingatkan para kepala daerah agar tetap fokus pada tugas mereka sebagai pelayan publik.
Mengapa PDIP Menunda Keberangkatan Kepala Daerah?
Keputusan untuk menunda keberangkatan kepala daerah PDIP ke retret di Magelang tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penahanan Hasto menimbulkan reaksi dari Megawati Soekarnoputri, yang merasa langkah tersebut merugikan citra partainya.
Sebagai respons terhadap situasi ini, Megawati mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan kader PDIP, termasuk kepala daerah, ke retret di Magelang.
Instruksi tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 7294/IN/DPP/2025 pada Kamis (20/2/2025).
Surat yang ditandatangani oleh Megawati itu memerintahkan para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan mereka ke Magelang sampai ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Keputusan ini berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum untuk mengendalikan kebijakan partai.
Retret Kepala Daerah di Magelang: Pembekalan untuk Penguatan Pemerintahan
Retret di Magelang direncanakan sebagai kegiatan pembekalan bagi para kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman para kepala daerah tentang tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
Selama delapan hari, dari 21 hingga 28 Februari 2025, mereka akan mengikuti berbagai materi yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto yang juga baru dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Februari 2025, memberikan sambutan pada pelantikan kepala daerah tersebut.
Beliau menyampaikan bahwa pembekalan tersebut akan sangat penting bagi mereka agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik.
Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan para kepala daerah dapat lebih siap dan memahami bagaimana menjalankan pemerintahan dengan baik demi kepentingan rakyat.
Kepala Daerah PDIP Ikuti Instruksi Megawati
Beberapa kepala daerah PDIP yang terlibat dalam pembekalan tersebut menyatakan akan mengikuti instruksi Megawati untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang.
Salah satu kepala daerah yang mengonfirmasi hal ini adalah Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu. “Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya.
Namun, tidak semua kepala daerah memberikan komentar terbuka mengenai keputusan ini. Seperti Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang memilih untuk bungkam saat ditanya terkait apakah dirinya akan mengikuti retret tersebut atau tidak.
Momen ini terjadi saat Pramono menghadiri acara melayat ke rumah duka mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo pada Jumat (21/2/2025).
Kesimpulan
Kontroversi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dengan boikot retret kepala daerah ini menunjukkan ketegangan dalam hubungan antara pemerintahan dan partai politik.
Meskipun Jokowi memberikan kritikan, Said Abdullah menegaskan bahwa masalah ini merupakan urusan internal PDIP yang tidak perlu dicampuri pihak luar.
Sementara itu, Megawati berusaha menjaga kestabilan partai dengan menunda keberangkatan kader PDIP untuk menghadiri retret yang seharusnya memperkuat pemerintahan daerah. Keputusan ini menjadi sorotan publik dan menjadi bagian dari dinamika politik yang terus berkembang.
