Obrolan.ID – Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangannya terkait polemik penugasan TNI kawal Kejaksaan di seluruh Indonesia.
Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tengah menghadapi kondisi darurat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, meskipun penempatan militer di institusi penegakan hukum sipil ini menimbulkan polemik dan kekhawatiran publik, langkah tersebut bisa dimaklumi jika dipahami dalam konteks kegentingan nasional.
“Kehadiran militer di lingkungan Kejaksaan menimbulkan kegelisahan karena dianggap menyimpang dari peran utama TNI. Namun dalam konteks kedaruratan, tindakan ini bisa dipahami,” ujar Rocky dalam kanal YouTube pribadinya, Kamis, 15 Mei 2025.
Rocky menilai, keterlibatan TNI kawal Kejaksaan merupakan indikator bahwa pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi masalah besar yang membutuhkan penanganan segera dan tegas.
Menurutnya, penugasan ini mencerminkan semangat percepatan dalam membersihkan institusi negara dari praktik korupsi yang selama ini stagnan. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan perubahan nyata dan cepat.
“Jika dalam penetapan status darurat ada unsur kepentingan politik elite, itu urusan lain. Yang jelas, publik saat ini menuntut percepatan dalam pembenahan sistem,” lanjut Rocky.
Ia juga menyentil era Presiden Joko Widodo, yang meski kerap mengklaim komitmen terhadap pemberantasan korupsi, justru menyaksikan kemerosotan dalam indeks persepsi korupsi.
Rocky menyinggung laporan OCCRP yang sempat menyebut nama Jokowi secara kontroversial dalam daftar tokoh bermasalah terkait integritas.
Dalam situasi seperti ini, Rocky mengajak masyarakat untuk memandang langkah Prabowo—yang menempatkan TNI di area strategis termasuk untuk kawal Kejaksaan—sebagai respons terhadap kegelisahan publik dan urgensi reformasi.
“Langkah ini memang menimbulkan kontroversi. Namun, dalam pandangan saya yang agak satir, air yang keruh perlu diaduk agar kita bisa melihat dengan jelas apa yang mengapung di permukaannya setelah kekacauan itu disisir oleh presiden,” tutupnya dikutip dari rmol.
