Obrolan – Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP, Pramono Anung, akhirnya memutuskan untuk hadir dalam acara retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Meskipun sebelumnya beberapa kepala daerah dari PDIP sudah mulai hadir, Pramono memastikan siap bertanggung jawab atas keputusannya ini.
Pada kesempatan itu, Pramono menyampaikan bahwa masih ada beberapa kepala daerah dari PDIP yang belum hadir dalam acara tersebut.
Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kelonggaran bagi beberapa daerah untuk mengirimkan Sekretaris Daerah (Sekda) mereka sebagai perwakilan.
“Yang belum hadir tinggal satu provinsi dan satu orang, nanti totalnya akan diwakili oleh Pak Bima Arya. Beberapa provinsi, berdasarkan arahan Pak Mendagri dan Pak Wamen, diperbolehkan mengirimkan sekdanya,” ujar Pramono saat ditemui di lokasi retret, Senin (24/2/2025).
Meskipun ia datang terakhir, Pramono menegaskan bahwa ia siap mempertanggungjawabkan keputusannya untuk bergabung dalam acara tersebut.
“Saya mungkin yang terakhir datang, yang lain sudah mengirimkan sekda, tetapi kita semua mengikuti retret ini dengan baik dan bertanggung jawab atas langkah yang diambil,” ungkap Pramono.
Gubernur DKI Jakarta ini juga menambahkan bahwa komunikasi antara partai PDIP dan pemerintah pusat tetap terjaga dengan baik.
Ia menegaskan bahwa jika hubungan politik tidak harmonis, dirinya tidak mungkin diperbolehkan mengikuti retret tersebut.
“Saya terus berkomunikasi dengan Pak Mendagri, Pak Wamen, dan para menteri lainnya. Jika komunikasi kami tidak baik, saya tidak akan diizinkan hadir di sini,” tambahnya.
Sebelumnya, Pramono Anung beserta beberapa kepala daerah lainnya dari PDIP baru tiba di lokasi retret pada Senin (24/2/2025) siang.
Kehadiran Pramono disambut oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, yang juga mengonfirmasi bahwa Pramono mengikuti sesi pembekalan bersama peserta lainnya.
“Iya, beliau sedang mengikuti sesi pembekalan dari para Dirjen Kemendagri bersama seluruh peserta,” kata Bima Arya.
Retret kepala daerah ini dimulai sejak 21 Februari 2025 dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai partai politik.
Sumber: detikcom
