Obrolan.id – Baru-baru ini, media sosial menjadi sorotan terkait tuduhan dari mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, yang meragukan keaslian ijazah Joko Widodo.
Rismon mengklaim bahwa penggunaan font Times New Roman pada sampul dan lembar pengesahan skripsi ijazah Joko Widodo tidak sesuai dengan era 1980-an hingga 1990-an.
Tuduhan ini memicu polemik di kalangan netizen, dengan sebagian besar meragukan klaim tersebut, sementara sebagian lainnya mempercayai narasi tersebut yang didukung analisis forensik digital.
Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyesalkan penyebaran informasi yang salah oleh Rismon, yang juga merupakan alumnus UGM.
“Sebagai seorang dosen, seharusnya ia menyampaikan informasi yang berdasarkan fakta dan riset yang baik,” ujar Sigit pada Jumat (21/3) di Kampus UGM.
Sigit menekankan bahwa pada masa tersebut, sudah umum bagi mahasiswa untuk menggunakan font serupa dengan Times New Roman, bahkan banyak percetakan di sekitar kampus UGM yang menyediakan layanan cetak sampul dan lembar pengesahan skripsi.
Sigit juga menjelaskan bahwa meskipun sampul dan lembar pengesahan skripsi ijazah Joko Widodo dicetak di percetakan, seluruh isi skripsi tetap ditulis menggunakan mesin ketik, yang sesuai dengan kebiasaan pada saat itu.
“Banyak mahasiswa yang menggunakan percetakan untuk sampul dan pengesahan, sementara skripsinya tetap ditulis manual,” tambahnya.
Mengenai nomor seri ijazah Joko Widodo yang disebut tidak menggunakan format klaster, Sigit menjelaskan bahwa penomoran ijazah di Fakultas Kehutanan UGM pada saat itu bersifat lokal dan tidak seragam dengan seluruh universitas. Nomor ijazah tersebut mengikuti urutan nomor induk mahasiswa dan menambahkan singkatan fakultas (FKT).
Sigit menegaskan bahwa ijazah Joko Widodo adalah asli, serta ia dikenal baik oleh teman-teman seangkatannya yang juga tercatat sebagai mahasiswa aktif di UGM. “Ijazah dan skripsi Joko Widodo dikeluarkan oleh UGM dengan prosedur yang sah,” tegas Sigit.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang, yang mengingatkan bahwa penggunaan font Times New Roman di sampul skripsi bukanlah hal yang tidak biasa di sekitar UGM pada waktu itu.
“Sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur yang menyediakan jasa cetak sampul pada era itu,” kata San Afri, yang juga seangkatan dengan Joko Widodo.
Ia menambahkan bahwa beberapa mahasiswa memilih menggunakan mesin ketik, terutama mereka yang tidak mampu mencetak di percetakan.
Sementara itu, teman seangkatan Joko Widodo, Frono Jiwo, yang juga kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, merasa prihatin dengan isu yang beredar.
Frono mengonfirmasi bahwa ia dan Joko Widodo memiliki ijazah dengan desain yang serupa, termasuk penggunaan font yang sama. “Saya bisa membandingkan ijazah saya dengan milik Pak Jokowi, hanya nomor kelulusan yang berbeda,” ujarnya.
Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, menyatakan bahwa tuduhan pemalsuan ijazah dan skripsi terhadap Joko Widodo sangat lemah.
“Dokumen-dokumen tersebut bisa dibuktikan dengan adanya data pendukung di Fakultas Kehutanan,” ujar Marcus, yang menegaskan bahwa tuduhan tersebut seharusnya dapat dibuktikan dengan fakta, bukan hanya analisis subjektif.
Marcus juga mengkritik pihak-pihak yang melontarkan tuduhan tanpa dasar, dan menyarankan agar lebih bijaksana dalam menyampaikan informasi. “Jika ada yang mengatakan bahwa UGM melindungi Joko Widodo, itu adalah tuduhan yang keliru,” katanya.
Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan pentingnya verifikasi fakta dalam menyebarkan informasi dan pentingnya kesadaran akan penggunaan teknologi digital yang akurat dalam analisis.
