Obrolan – Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan diskon tiket pesawat lebaran sebesar 13-14% untuk mendukung mudik Idul Fitri 2025.
Diskon tiket pesawat lebaran ini berlaku untuk penerbangan yang dilakukan antara 24 Maret hingga 7 April 2025.
Melalui Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, pemerintah menegaskan bahwa potongan harga hanya berlaku untuk tiket pesawat dan tidak mencakup moda transportasi lainnya, seperti kereta api, kapal, bus, dan angkutan penyeberangan.
“Moda transportasi lain sudah relatif terjangkau, sehingga tidak ada diskon untuk mereka,” ujar Dudy, pada Rabu (5/3/2025).
Meski tidak ada potongan harga untuk transportasi darat dan laut, Dudy memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan harga untuk moda-moda tersebut.
Pemerintah juga memanfaatkan angkutan gratis untuk mudik melalui transportasi darat, laut, dan kereta api, yang akan tersedia bagi masyarakat yang memerlukan.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah akan menanggung sebagian PPN tiket pesawat domestik sebesar 6 persen, yang mengurangi beban PPN yang harus dibayar masyarakat menjadi hanya 5 persen.
“Peraturan ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 1 Maret hingga 7 April untuk perjalanan antara 24 Maret hingga 7 April 2025,” kata Sri Mulyani.
Dampak Positif dan Tantangan Diskon Tiket Pesawat Lebaran
Kebijakan diskon tiket pesawat lebaran ini membawa dampak positif bagi berbagai sektor, termasuk transportasi, pariwisata, dan ekonomi secara keseluruhan.
Zikri Rahmani, Dosen Ekonomi Universitas Bangka Belitung, menilai bahwa diskon ini meningkatkan daya beli masyarakat, memudahkan akses perjalanan, dan mempercepat perputaran ekonomi di sektor transportasi udara.
Namun, kebijakan pemberian diskon tiket pesawat lebaran ini juga menghadirkan tantangan. Lonjakan jumlah penumpang bisa menyebabkan kepadatan di bandara, yang berisiko mengganggu operasional maskapai dan berpotensi menimbulkan keterlambatan penerbangan.
Selain itu, Zikri mengingatkan bahwa diskon tiket pesawat lebaran yang terbatas pada periode tertentu dapat menimbulkan ketimpangan akses bagi masyarakat.
“Bukan semua orang bisa mendapatkan tiket, meskipun diskon ini bertujuan untuk meningkatkan okupansi pesawat,” katanya.
Secara makro, kebijakan ini diperkirakan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi sektor transportasi, serta pajak bandara dan retribusi pariwisata.
Sektor pariwisata juga akan mendapat manfaat dengan peningkatan jumlah wisatawan domestik yang bepergian ke berbagai destinasi.
Di tingkat mikroekonomi, diskon tiket pesawat lebaran memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin bepergian dengan harga lebih terjangkau.
Hal ini juga memberikan dorongan ekonomi lokal, seperti sektor akomodasi, kuliner, dan destinasi wisata.
Untuk memastikan dampak yang maksimal, Zikri mengingatkan pentingnya pengelolaan yang baik.
Pemerintah dan maskapai harus menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, seperti kapasitas bandara yang cukup dan kesiapan tenaga kerja.
Selain itu, perlu adanya pemerataan akses agar kebijakan ini dapat dinikmati lebih banyak kalangan masyarakat, seperti dengan distribusi jadwal diskon yang lebih merata dan kuota tiket yang lebih adil.
