Obrolan – Pemerintah Indonesia mengecam langkah Israel yang berusaha melemahkan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dengan melanggar ketentuan awal perjanjian.
Salah satu tindakan yang disorot adalah upaya Israel untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata tanpa melanjutkan ke fase berikutnya sesuai kesepakatan.
Indonesia Kecam Sikap Israel yang Melanggar Perjanjian
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengeluarkan pernyataan tegas terkait situasi ini.
“Indonesia mengecam upaya Israel untuk melemahkan kesepakatan gencatan senjata dengan melanggar ketentuan awal,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI pada Senin (3/3).
Selain itu, Indonesia juga mengkritik keras keputusan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang memblokade bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menjadikannya sebagai alat tawar dalam perundingan gencatan senjata.
“Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia,” tegas Kemlu RI.
Indonesia mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan kepada Israel agar segera membuka akses bagi pengiriman bantuan kemanusiaan dan melanjutkan fase kedua gencatan senjata sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
“Indonesia menegaskan kembali dukungan teguhnya terhadap Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan,” tutup pernyataan tersebut.
Israel Hentikan Bantuan ke Gaza, Netanyahu Tolak Usulan Hamas
Ketegangan meningkat setelah kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan bahwa penghentian bantuan kemanusiaan ke Gaza mulai berlaku sejak Minggu (2/3).
Keputusan ini diambil setelah Hamas menolak usulan perpanjangan gencatan senjata sementara yang diajukan oleh Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.
Menurut pernyataan kantor Netanyahu, Israel menolak menghentikan serangan jika Hamas tidak membebaskan sandera yang masih ditawan.
“Israel tidak akan menyetujui gencatan senjata tanpa pembebasan sandera,” ujar Netanyahu, dikutip dari Al Jazeera.
Witkoff sebelumnya mengusulkan agar fase pertama gencatan senjata diperpanjang hingga 50 hari, mencakup bulan Ramadan dan perayaan Paskah Yahudi. Israel menerima usulan ini, tetapi Hamas menolaknya karena dianggap tidak menjamin penghentian serangan secara permanen.
Rincian Kesepakatan Gencatan Senjata Tiga Fase
Sebelumnya, Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata dalam tiga fase:
1️⃣ Fase Pertama (42 hari)
- Pembebasan sandera perempuan dan anak-anak.
- Penghentian serangan sementara.
- Peningkatan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
2️⃣ Fase Kedua
- Gencatan senjata permanen antara Israel dan Hamas.
- Pembebasan sandera laki-laki, termasuk warga sipil dan militer.
- Israel membebaskan lebih banyak tahanan Palestina dan menarik pasukan dari Gaza.
3️⃣ Fase Ketiga
- Pemulangan jenazah sandera yang meninggal dunia.
- Implementasi rencana rekonstruksi Gaza.
Meskipun fase pertama telah berakhir pada Minggu (2/3) setelah berlangsung sejak 19 Januari 2025, Israel tidak melanjutkan ke fase kedua sesuai perjanjian.
Sebaliknya, Israel justru ingin memperpanjang fase pertama, yang dianggap Hamas sebagai taktik untuk menunda gencatan senjata permanen.
Di sisi lain, Hamas telah mengajukan proposal mengenai gencatan senjata jangka panjang, tetapi Netanyahu langsung menolaknya.
“Hamas mengajukan syarat gencatan senjata permanen yang sepenuhnya tidak dapat diterima,” ujar Netanyahu, menegaskan bahwa Israel akan terus melakukan serangan hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Kesimpulannya, Indonesia dengan tegas mengecam langkah Israel yang melanggar kesepakatan awal gencatan senjata, termasuk dengan memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Pemerintah RI juga mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel agar segera melanjutkan fase kedua perjanjian gencatan senjata.
Sementara itu, sikap keras Netanyahu terhadap proposal Hamas menunjukkan bahwa konflik di Gaza masih jauh dari kata selesai, meskipun sudah ada kesepakatan awal mengenai penghentian perang dalam tiga tahap.
Dunia kini menanti bagaimana komunitas internasional, termasuk PBB dan negara-negara besar, akan bertindak dalam upaya mendorong perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.
Sumber: CNN Indonesia
