Obrolan.ID – Keputusan mengejutkan datang dari Elon Musk, pendiri Tesla dan SpaceX, yang mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan penasihat pemerintahan Presiden Donald Trump.
Langkah ini diambil hanya sehari setelah ia melontarkan kritik tajam terhadap rancangan undang-undang pengeluaran besar-besaran yang dijuluki “big beautiful bill”, bagian penting dari agenda Trump.
Melalui unggahan di platform X pada Kamis (29/5/2025), Elon Musk menyatakan, “Sebagai pejabat pemerintah khusus yang masa tugasnya telah selesai, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden @realDonaldTrump atas kesempatan yang diberikan untuk membantu upaya efisiensi anggaran. Tim @DOGE akan tetap berperan dalam membentuk budaya kerja yang lebih hemat dan efektif.”
Seorang perwakilan Gedung Putih membenarkan kabar pengunduran diri Musk dari posisinya secara resmi.
Dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan CBS News pada Selasa (27/5/2025), Elon Musk mengungkapkan kekecewaannya terhadap RUU pengeluaran yang dia nilai kontraproduktif.
Ia menyatakan bahwa rancangan yang dikenal sebagai One Big, Beautiful Bill Act justru memperbesar defisit anggaran dan merusak pencapaian yang telah dibangun tim DOGE—badan ad-hoc yang ia pimpin untuk efisiensi pemerintahan.
RUU tersebut kini tengah dibahas di Senat setelah lolos dari DPR. Isinya mencakup pengurangan pajak besar-besaran dan ekspansi belanja pemerintah.
Para pengamat menilai langkah ini dapat membebani anggaran negara dengan tambahan defisit hingga 4 triliun dolar AS (sekitar Rp 65.210 triliun) dalam satu dekade ke depan, termasuk potensi pengurangan dana layanan publik.
“RUU ini boleh jadi besar, atau indah. Tapi saya tidak yakin bisa jadi keduanya,” ujar Musk dalam wawancara itu.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller mencoba menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa RUU ini bukan anggaran tahunan dan pemotongan terhadap tim DOGE tetap memerlukan persetujuan peraturan tambahan.
Meski demikian, kritik dari Elon Musk menjadi sorotan besar. Ia diketahui sebagai penyumbang utama dalam kampanye pemilihan ulang Trump pada 2024, dengan kontribusi yang mencapai 250 juta dolar AS (sekitar Rp 4 triliun). Ini membuat keputusannya mundur terasa lebih mencolok secara politis.
Sebagai penasihat khusus, Musk memimpin Department of Government Efficiency (DOGE), sebuah lembaga sementara yang dibentuk untuk memangkas anggaran federal dan menyederhanakan sistem birokrasi.
Selama masa jabatannya, DOGE berhasil mengurangi puluhan ribu posisi pegawai negeri dan menutup sejumlah badan yang dianggap tidak efisien.
Meskipun sempat menargetkan pemangkasan anggaran hingga 1 triliun dolar AS (sekitar Rp 16.302 triliun), Musk mengakui bahwa reformasi birokrasi jauh lebih kompleks dari ekspektasi awal.
“Mengubah struktur pemerintahan bukan perkara mudah. Saya menyadari memperbaiki Washington DC layaknya mendaki tebing vertikal,” ungkapnya dalam wawancara dengan The Washington Post.
Meski telah mundur, pemerintah tetap berencana melanjutkan sebagian agenda DOGE.
Proposal baru sedang disiapkan untuk diajukan ke Kongres, termasuk pemotongan sebesar 1,1 miliar dolar AS (sekitar Rp 17 triliun) untuk penyiaran publik seperti NPR dan PBS, serta 8,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 135 triliun) dari bantuan luar negeri.
Ketua DPR Mike Johnson pun memberikan apresiasi terhadap kerja tim DOGE dan menyatakan kesiapan melanjutkan reformasi fiskal tersebut.
Namun, perjalanan Musk sebagai pejabat publik tidak lepas dari tekanan. Kebijakan pemangkasan yang ia inisiasi menimbulkan gelombang protes.
Sejumlah dealer Tesla mengalami penyerangan, dan beberapa unit mobil Tesla dibakar sebagai bentuk kemarahan publik. Peristiwa ini juga berdampak langsung terhadap keuangan Tesla.
“Ada orang-orang yang membakar Tesla hanya karena kebijakan pemerintah. Itu sungguh keterlaluan,” ungkapnya.
Sementara itu, SpaceX juga tengah menghadapi tantangan teknis setelah kegagalan peluncuran prototipe roket Starship yang meledak di atas Samudra Hindia.
Langkah mundur Elon Musk dari kancah pemerintahan menuai berbagai reaksi. Senator Ron Johnson dari Partai Republik menyatakan bahwa ia memahami frustrasi Musk dan mendorong pemerintah untuk lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran.
Sebelumnya, Musk dikenal sebagai pendukung loyal Presiden Trump. Ia bahkan pernah mengadakan kampanye publik untuk Trump, menyebutnya sebagai “sosok hebat yang semakin saya kenal, semakin saya hormati.”
Trump pun membalas dukungan tersebut dengan menyebut Musk sebagai “pahlawan nasional” dan sempat menjadikan pelataran Gedung Putih sebagai tempat pamer kendaraan Tesla demi mendorong penjualan.
Namun kini, Musk menyatakan akan kembali fokus menjalankan perusahaannya, termasuk Tesla dan SpaceX, dan mulai menarik diri dari dunia politik. “Saya rasa kontribusi saya di bidang politik sudah cukup,” pungkas Elon Musk.
