Obrolan.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, temui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/5/2025) untuk mendiskusikan langkah strategis terkait rencana realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Agenda utama pertemuan tersebut adalah efisiensi dan optimalisasi penggunaan dana publik untuk kebutuhan dasar masyarakat.
Kepada wartawan, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar akan melakukan realokasi anggaran sebesar Rp250 miliar khusus untuk belanja penerangan listrik bagi masyarakat yang hingga kini belum menikmati akses listrik.
Ia menyebut, saat ini ada sekitar 240 ribu warga di Jawa Barat yang hidup tanpa aliran listrik.
“Anggaran sebelumnya hanya Rp9 miliar untuk belanja listrik warga. Padahal yang dibutuhkan masyarakat jauh lebih besar. Karena itu kami alokasikan kembali menjadi Rp250 miliar,” ujar Dedi usai pertemuan dengan pimpinan KPK.
Total anggaran yang akan direalokasi oleh Pemprov Jawa Barat mencapai Rp5 triliun. Dedi berkomitmen untuk memangkas belanja rutin pemerintah yang dianggap boros dan tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah mengubah peruntukan dana pendidikan. Menurutnya, alokasi anggaran yang semula ditujukan untuk pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan digeser untuk pembangunan ruang kelas baru.
“Yang paling dibutuhkan dunia pendidikan saat ini adalah ketersediaan ruang belajar, bukan perangkat TIK. Maka anggaran akan kami arahkan ke pembangunan ruang kelas baru,” tegasnya.
Tak hanya itu, Dedi juga menyampaikan bahwa anggaran untuk infrastruktur jalan rakyat akan ditingkatkan secara signifikan. Dana sebesar Rp700 miliar yang sebelumnya digunakan untuk biaya perjalanan dinas akan dialihkan menjadi Rp2,4 triliun demi memperbaiki dan membangun jalan rakyat.
“Fokus kita sekarang bukan lagi perjalanan dinas, tetapi akses jalan yang menunjang ekonomi rakyat. Ini bagian dari pembenahan arah pembangunan daerah,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi mengaku telah mendapatkan arahan langsung dari KPK untuk terus mengarahkan belanja pemerintah kepada sektor-sektor prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Belanja yang tidak penting akan kami ubah menjadi belanja yang berdampak langsung bagi publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan irigasi, penanganan kemiskinan, hingga akses listrik,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyambut baik langkah reformasi anggaran yang digagas oleh Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi.
Ia menilai kebijakan ini mampu memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan memastikan manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat.
“Prinsipnya adalah bahwa sumber daya milik Pemprov Jabar harus kembali ke masyarakat, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang,” ungkap Ujang seperti dikutip dari Tirto.
