Obrolan – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan peran penting Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam menarik investasi strategis guna meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Kita harus memastikan bahwa setiap investasi yang dikelola dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Rachmat dalam pertemuan dengan CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, seperti disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (3/3).
Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Dalam diskusi tersebut, keduanya membahas berbagai peluang kerja sama dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Rachmat menegaskan bahwa Danantara memiliki peran strategis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada tahun 2029.
Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program intervensi strategis, termasuk:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan berkualitas.
- Pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan guna meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan.
- Perbaikan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul.
“Kami tengah mengonsolidasikan seluruh program agar berjalan secara terintegrasi dalam satu tahun ke depan. Danantara akan berperan penting dalam mendorong investasi yang memberikan dampak sosial positif serta mendukung berbagai program strategis lainnya,” ungkap Rachmat.
Model Pengelolaan Investasi dan Reformasi Birokrasi
Selain membahas peran Danantara, pertemuan ini juga menyinggung model pengelolaan investasi yang dapat diterapkan di Indonesia. Salah satu referensi yang dipertimbangkan adalah model investasi Temasek di Singapura dan China Investment Corporation di Tiongkok yang dinilai sukses dalam mengelola dana dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai langkah konkret, Kementerian PPN/Bappenas dan Danantara berencana menyusun Nota Kesepahaman Bersama (MoU) guna memastikan kerja sama berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Rachmat juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi untuk mempercepat implementasi kebijakan investasi.
“Birokrasi seharusnya menjadi motor percepatan pembangunan, bukan hambatan,” tegasnya.
Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen mendukung langkah strategis Danantara dalam menarik investasi yang dapat memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional.
“Ke depan, kami siap bersinergi dengan Danantara untuk memastikan setiap kebijakan investasi yang diterapkan benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
